MPR, DPR, presiden, BPK, MA, MK, dalam melaksanakan ...

Paham konstitusionalisme adalah prinsip bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan konstitusi, yang berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam negara yang menganut paham konstitusionalisme seperti Indonesia, setiap lembaga negara—seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, dan MK—memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi dan memiliki kedudukan yang sederajat. Prinsip ini mendukung adanya checks and balances, di mana lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan mengontrol kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan checks and balances antara lembaga-lembaga negara di Indonesia memungkinkan setiap lembaga menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan konstitusi, sambil tetap menjaga keterhubungan dan pengawasan satu sama lain. Dengan demikian, pilihan b mencerminkan penerapan prinsip konstitusionalisme, yaitu menciptakan kekuasaan yang sederajat dan saling mengontrol, yang mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu lembaga saja.

Mari kita analisis setiap opsi:

• a. Kekuasan negara yang terpisah satu dengan yang lain sama sekali tidak berhubungan
  Pernyataan ini tidak tepat, karena kekuasaan negara di Indonesia tidak sepenuhnya terpisah tanpa hubungan. Lembaga-lembaga negara memiliki hubungan yang saling mengawasi (checks and balances), bukan terpisah tanpa keterkaitan.

• b. Mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain
  Pernyataan ini benar dan sesuai dengan paham konstitusionalisme. Setiap lembaga negara memiliki kekuasaan yang setara dan fungsi saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

• c. Presiden menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan negara secara penuh
  Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, karena dalam sistem negara hukum, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga-lembaga lain seperti DPR dan MK.

• d. Para pejabat legislatif menjalankan tugas sesuai kebijakan organisasi politiknya
  Pernyataan ini kurang tepat dalam konteks konstitusionalisme, karena tugas legislatif seharusnya dijalankan sesuai dengan konstitusi dan kepentingan umum, bukan semata-mata kebijakan partai politik.

• e. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berwenang mengatur pemerintah
  Meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung mengatur pemerintah. Rakyat menyalurkan kedaulatan melalui pemilihan umum, sementara lembaga negara menjalankan tugas sesuai konstitusi dengan prinsip konstitusionalisme dan checks and balances.

Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena penerapan konstitusionalisme dalam NKRI diwujudkan melalui kekuasaan lembaga negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.