Proses pembuatan ketetapan MPR tahap II adalah ...

Clarymond Simbolon
baru saja CPNS

Materi : Sistem Tata Negara

Pembahasan rapat paripurna Majelis didahului dengan penjelasan
Pembahasan keputusan rapat paripurna Majelis
Pembahasan oleh Badan Pekerja majelis terhadap bahan-bahan
Pembahasan komisi/panitia Ad Hoc terhadap hasil-hasil
Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna Majelis

Jawaban : A

Ketetapan MPR RI No. 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB XIII Pasal 100

Menurut Kamu jawabannya yang mana sih

80%

19%

Pendapat Teman

Fachrandy Irsan Suryandaru
3 bulan yang lalu

Berdasarkan TAP MPR No. 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB XIII Pasal 100 huruf,

a) Tingkat I adalah pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pada pembahasan tersebut merupakan Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis sebagai bahan pokok pada Pembicaraan Tingkat II

b) Tingkat II adalah pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

b) Tingkat III adalah pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil-hasil dari pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil dari pembahasan pada Tingkat III ini merupakan Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis.

b) Tingkat IV adalah pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata terkahit dari Fraksi-Fraksi.

Anugerah Sari
3 bulan yang lalu

A - tahap 2

B - tahap 4

C - tahap 1

D - tahap 3

E - tahap 4

Bener ga yah?

Soal Lainnya

Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab yang ... Kebijakan Desentralisasi kepada daerah otonom, meningkatkan ... Hukum yang mengatur hak dan kewajiban lembaga - lembaga negara dalam ... Pada bulan Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan ... Untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia, ... Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman dalam bidang ... Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupak an dewan yang anggota - ... Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur ... Pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai terjadi banyak penyimpangan ... Selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, ...