Dengan alasan telah terjadinya kekosongan hukum, DPR ...

Dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. RUU yang diajukan oleh DPR perlu melalui pembahasan dengan pemerintah (Presiden atau pihak yang mewakilinya, seperti kementerian terkait) untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Salah satu syarat sahnya RUU menjadi undang-undang adalah melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berikut analisis dari setiap opsi:

• a. Batal demi hukum karena secara politis sebenarnya tingkat dukungan kecil
  Pernyataan ini tidak tepat. Sah atau tidaknya undang-undang ditentukan oleh prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bukan semata-mata oleh tingkat dukungan politis di DPR. Jika sudah sesuai prosedur, undang-undang tetap sah meskipun didukung oleh fraksi minoritas.

• b. Sah asal kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR
  Jumlah dan ukuran fraksi yang mendukung tidak memengaruhi keabsahan yuridis dari undang-undang. Yang lebih penting adalah bahwa proses pembahasan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi, termasuk melibatkan pemerintah.

• c. Sah asal melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan
  Ini adalah jawaban yang tepat. Agar RUU yang diajukan oleh DPR sah menjadi undang-undang, prosesnya harus melibatkan unsur pemerintah dalam pembahasan. Syarat ini sesuai dengan ketentuan dalam sistem legislatif Indonesia dan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah melalui prosedur yuridis yang benar.

• d. Sah asal agenda tersebut sudah ada di dalam program legislasi nasional pada tahun itu
  Meskipun RUU yang ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas) memiliki prioritas untuk dibahas, keberadaan dalam Prolegnas tidak otomatis membuat RUU tersebut sah sebagai undang-undang. Prosedur pembahasan dengan pemerintah tetap harus diikuti.

• e. Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali rakyat yg menggugatnya secara masif
  Pernyataan ini tidak tepat karena keabsahan yuridis RUU yang menjadi undang-undang bergantung pada prosedur pembahasan sesuai ketentuan hukum, bukan pada besarnya dukungan rakyat atau potensi gugatan.

Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c, karena agar RUU yang diajukan DPR sah menjadi undang-undang, harus melalui pembahasan resmi dengan melibatkan unsur pemerintah, sesuai ketentuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.