Berikut ini yang bukan merupakan pokok-pokok sistem ...

Pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen, antara lain:

• Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah. 
• Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional.
• Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
• Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
• Sistem pemerintahan ini mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer untuk melakukan pembaharuan dan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial
• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
• Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR
• Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR 
• Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran)

Jadi, yang bukan merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen adalah menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.