Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mengagendakan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak atau darurat, di mana undang-undang baru belum dapat dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu cepat. Namun, setelah Perppu diterbitkan, harus diserahkan kepada DPR dalam masa persidangan berikutnya untuk mendapat persetujuan. DPR kemudian berwenang untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut.

Jika DPR tidak mengagendakan pembahasan Perppu dalam masa persidangan berikutnya, maka Perppu tersebut tidak mendapatkan legitimasi dari DPR dan dianggap tidak berlaku. Dengan kata lain, Perppu tersebut harus dicabut karena tidak disahkan oleh lembaga legislatif.

Mari kita analisis setiap opsi:

• a. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tidak sejalan dengan pemerintah
  Meskipun hal ini mungkin terjadi secara politis, tidak mengagendakan Perppu tidak selalu berarti DPR tidak sejalan dengan pemerintah. Alasan penolakan bisa beragam, namun ini bukan konsekuensi yuridis langsung dari tidak disahkannya Perppu.

• b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut cacat hukum
  Perppu tersebut tidak cacat hukum, tetapi akan menjadi tidak berlaku jika tidak disahkan oleh DPR. Tidak ada cacat hukum selama proses dikeluarkan dengan alasan mendesak; yang terjadi adalah bahwa Perppu tersebut tidak mendapat legitimasi untuk menjadi undang-undang.

• c. Presiden harus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut
  Ini adalah jawaban yang tepat. Jika Perppu tidak disetujui oleh DPR, Perppu harus dicabut atau dianggap tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Perppu yang tidak disahkan oleh DPR tidak bisa berlanjut menjadi undang-undang.

• d. Secara yuridis tidak masalah karena otomatis akan menjadi Undang-Undang
  Pernyataan ini tidak benar. Perppu tidak otomatis menjadi undang-undang; ia harus mendapat persetujuan dari DPR untuk berubah status menjadi undang-undang. Tanpa persetujuan DPR, Perppu tidak memiliki dasar yuridis untuk tetap berlaku.

• e. Presiden tidak harus mengajukan pada masa persidangan dewan berikutnya
  Pernyataan ini tidak benar. Perppu wajib diajukan kepada DPR pada masa persidangan berikutnya setelah diterbitkan untuk disetujui atau ditolak. Hal ini diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c, karena jika Perppu tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka konsekuensinya adalah Presiden harus mencabut Perppu tersebut.